Feodalisme

 Feodalisme

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang  dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra.  Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal)  sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum)  yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya  sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas   penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja  lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat feodal".  Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya  istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa  kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada  perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu  ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah  banyak melenceng dari pengertian politiknya.



Budaya feodal serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)  telah menjadi hambatan utama bagi bangsa Indonesia untuk ‘terbang’. Padahal, berbekal semangat merah putih dan kuaitas sumber daya manusia yang bagus, bangsa  ini bisa ‘terbang’ tinggi, mengalahkan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara.


Budaya feodalisme telah mengakar pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.  Mungkin salah satu penyebab feodalisme adalah banyaknya sistem kerajaan dan  kesultanan di wilayah nusantara sehingga kehidupan sosial terhirarki menjadi  beberapa kelas baik formal maupun tidak formal. Penjajah Belanda pun memanfaatkan  feodalisme ini dalam menguasai nusantara dimana Belanda memelihara hubungan ‘baik’
dengan kerajaan/kesultanan dan menindas rakyat kebanyakan.


budaya feodal masih sering muncul ke permukaan dalam praktik bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Muncullah istilah neo-feodalisme untuk menjelaskan perilaku birokrasi dan elit politik yang berlagak seperti bangsawan masa lalu yang berperan sebagai “pangreh praja”.


 "Indonesia mempunyai semua pra syarat untuk mandiri sebagai  bangsa unggul. Yang dibutuhkan hanya menghilangkan penyakit  utamanya, yaitu feodalisme,"

Dinasti Politik

Devinisi dinasti politik  adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkandarah dan keturunan dari hanya bebarapa orang. Oleh karena itu di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan itu, dinasti jugamenjadi musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyat lah yang memilih parapemimpinnya. Jadi, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagikepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite)  untuk bertujuan mendapatkanatau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.Kita dapat melihat beberapa bentuk politik dinasti dalam sistem politik dunia

dinasti politik telah melampaui batas kemenurut saya patutan dalam berpolitik. Meskipun, ia mengakui jika tak ada satu pun larangan membangun dinasti dalam dunia politik. "Mari kita bangun kehidupan pemerintahan dan bernegara yang baik. Kalau itu wajar, patut, maka Insya Allah tidak akan membawa keburukan apapun. Ini berlaku bagi semua di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah,"


Dinasti politik sebenarnya bersumber dari zaman feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia yang puncaknya terjadi pada era orde baru. Dinasti politik dalam pengertian sederhana diartikan sebagai praktik kekuasaan melibatkan anggota keluarga dan atau kerabat dekat yang diberikan  atau mendapat posisi istimewa dalam struktur kekuasaan yang bertujuan agar kekuasan tetap terdistribusi secara terpusat dan melingkar hanya di lingkungan  keluarga sedarah atau kerabat dekat saja.